Uud nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 1999 

TENTANG 

HUBUNGAN LUAR NEGERI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan 
pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan 
saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang 
tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu 
tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial; 

c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan 
huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah 
melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi 
regional maupun internasional; 

d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun 
internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada 
kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas 
aktif; 

  

e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip 
politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat 
tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara 
menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, 
b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan 
Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya 
mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic 
Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic 
Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi 
mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 
Memperoleh 
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 
to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of 
Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 
2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211); 

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3212);