jelaskan bagaimanakah situasi politik sebelum diterbitkan dekret presiden 5 juli 1959

Masalah serius yang dihadapi Kabinet Ali II adalah banyaknya peristiwa pemberontakan di daerah, seperti : Pemberontakan PRRI dan Permesta. Di samping itu terjadi pula percobaan Coup d'etat dari militer yang digerakkan oleh Zulkifli Lubis, namun gagal.
Kabinet Ali II mulai goncang dengan banyaknya tuntutan dan protes yang dilancarkan oleh pihak militer di daerah itu. Adanya Dewan Banteng dan dewan-dewan lain menunjukkan bahwa para pemimpin militer daerah itu mulai berani menentang pusat.
Perkembangan di Sumatera menimbulkan kegoncangan dalam Kabinet Ali II, di mana Dahlan Ibrahim, Menteri Urusan Veteran, seorang Minangkabau, mengundurkan diri. Masyumi menghendaki Kabinet darurat di bawah pimpinan Hatta. Tetapi PNI, NU dan partai-partai kecil pendukung Kabinet menentang.
Karena pertentangan maka pada tanggal 9 Januari 1957 Masyumi menarik menteri-menterinya dari Kabinet. Pusat belum bertindak tegas terhadap daerah-daerah yang melancarkan berbagai tuntutan. Hal itu mendorong Presiden Sukarno untuk mengemukakan gagasannya yang menandakan ketidak puasannya terhadap sistem Kabinet parlemen pada zaman demokrasi liberal itu.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak saja mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia yang selama kurang lebih 10 tahun dalam kegoyahan zaman demokrasi Liberal , melainkan juga di benar kan dan di dukung oleh Mahkamah Agung . Dekrit ini juga di dukung oleh KSAD yang merupakan salah seorang konseptor nya . Dalam perintah keseharian ia juga memerintah kan untuk melaksana kan dan mengaman kan Dekrit Presiden tersebut kepada seluruh jajaran TNI - AD ( Poesponegoro , M . J , Notosussanto , N . 1993 : 311 ) . Dalam sumber lain di sebut kan , bahwa sebenar nya konsep kembali kepada UUD 1945 yang merupakan salah satu dari dekrit presiden telah menjadi gagasan Soekarno sejak 20 Pebruari 1959 . Pada tanggal ini Soekarno mencanang kan kembali nya UUD 1945 sebagai dasar Negara yang menggaris kan kabinet Pesidentsiil memungkin kan terwujud nya suatu kepemimpinan nasional yang kuat . Presiden dapat mengangkat dan memberhenti kan Menteri yang merupakan pembantu nya . Para menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden , tidak kepada Parlemen, dan Presiden lah yang akan bertanggung jawab kepada Parlemen ( Soerojo , Soegiarso , hal 131 ) , namun impian ini baru terwujud saat dicanangkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .
Salah satu dampak yang mencolok dari sudut pandang perpolitikan adalah ada nya tiga interaksi kekuatan besar pada masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ,
Yaitu :
1 . Kekuatan Soekarno
2 . Kekuatan PKI
3 . Kekuatan TNI - AD